BANYUASIN | Siletperistiwa.com – Kekukuhan dan pendirian warga Dusun 1 Desa Tebing Abang, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, tidak berubah sedikit pun. Pada hari Sabtu, 2 Mei 2026 lalu, warga kembali bersatu menyuarakan dalam rapat MENOLAK TEGAS keberadaan perusahaan apa pun yang berniat mengelola atau mengolah lahan tidur seluas 1.074 hektare di wilayah mereka.
Penolakan ini sama persis dengan sikap yang mereka ambil pada tahun 2021 silam. Bagi warga, lahan tersebut adalah masa depan ekonomi mereka, dan tidak boleh diserahkan kepada pihak swasta yang hanya akan mengambil keuntungan semata.
Melalui Ketua DPD LIRA Banyuasin yang juga mewakili aspirasi masyarakat, Roni Paslah, warga menyampaikan permintaan resmi dan satu-satunya: lahan itu harus segera dibangun menjadi Cetak Sawah Rakyat (CSR) yang dikelola dan dinikmati sepenuhnya oleh masyarakat dengan bantuan pemerintah.
Namun di tengah perjuangan mengungkap kebenaran, muncul fakta baru yang sangat disayangkan. Roni Paslah mengungkapkan bahwa pemberitaan yang dimuat di media tribunusbanyuasin.com terkait peristiwa tersebut telah, dirusak, oleh oknum tertentu sehingga tidak dapat di bukah lagi, dengan tujuan jelas: menghilangkan fakta kejadian yang sebenarnya agar publik tidak mengetahui apa yang benar-benar terjadi.
Roni Paslah menegaskan, ingatan dan pendirian warga masih sangat kuat. Sikap tahun 2021 diulang kembali di tahun 2026 karena masalah dasarnya belum selesai, dan keinginan warga tidak pernah didengar.
“Warga kami ingat betul apa yang terjadi tahun 2021. Saat itu kami sudah menolak keras, dan sampai hari ini sikap kami tetap sama: TIDAK BOLEH ada perusahaan apa pun masuk, entah itu PT RKS atau nama lain. Lahan seluas 1.074 hektare itu harusnya menjadi lumbung padi rakyat, menjadi Cetak Sawah Rakyat.
Kalau dikelola pemerintah, hasilnya kembali ke kami. Kalau diserahkan ke perusahaan, kami hanya jadi penonton di tanah sendiri,” tegas Roni Paslah mewakili suara warga Dusun 1 Desa Tebing Abang Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan.
Roni menambahkan, keinginan ini sangat wajar, sangat jelas, dan sudah disampaikan berulang kali. Bahkan fakta di lapangan dan aturan hukum pun mendukung keinginan warga: DPMPTSP sudah menegaskan PT RKS tidak punya izin, dan Dinas Pertanian seharusnya memprioritaskan program ketahanan pangan.
“Kami tidak menolak pembangunan, kami menolak penjarahan. Kami minta hak kami sebagai warga negara: lahan kami dibuka, disawahkan, kami yang tanam, kami yang panen. Itu saja permintaan kami, tidak lebih,” tambahnya.
“Sangat disayangkan, Berita yang dimuat di tribunusbanyuasin.com semuanya tidak dapat di akses lagi karena di rusak oleh oknum tertentu.
Fakta yang seharusnya terungkap, keterangan warga, penolakan tegas, oleh warga pada saat itu menjadi hilang.
Ia menilai tindakan ini adalah bentuk kebohongan publik dan upaya kotor untuk menutupi kebenaran.
“Tujuannya apa lagi kalau bukan untuk memutarbalikkan fakta? Supaya seolah-olah warga menerima, seolah-olah tidak ada masalah, seolah-olah semuanya berjalan lancar. Padahal kenyataannya kami berteriak menolak.
Ini bukti nyata ada pihak yang takut kebenaran terungkap. Ada oknum yang membungkam media agar kejahatan mereka menguasai tanah rakyat tidak diketahui publik,” tegas Roni.
Roni mengingatkan, merusak selper berita tidak akan mengubah kenyataan di lapangan. Fakta tetaplah fakta, dan warga tetap bersatu menolak segala bentuk penguasaan lahan oleh pihak asing.
“Boleh saja berita di rusak sampai hilang, Tapi fakta di lapangan, kesepakatan warga, dan bukti yang kami pegang tetap utuh. Kami akan terus bersuara lewat saluran yang jujur dan benar, supaya seluruh rakyat Banyuasin dan Indonesia tahu:
Di Tebing Abang sedang ada upaya pengambilan tanah rakyat dengan cara-cara yang tidak benar, dan kami berjuang mati-matian mempertahankannya,” Tegas Roni Paslah.
(Rendy). (ABS)
Leave a Reply