PEKANBARU, Siletperistiwa.com – Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Suara Rakyat Bersatu (LSM BERANTAS) menyatakan tengah mempersiapkan aksi demonstrasi di sejumlah titik strategis di Jakarta. Aksi tersebut akan difokuskan di depan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Kejaksaan Agung RI, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Ketua Umum DPP LSM BERANTAS, KEND ZAI, menyampaikan bahwa pihaknya telah membentuk tim untuk menyiapkan segala hal teknis dan administratif yang dibutuhkan, termasuk pengajuan surat pemberitahuan aksi ke Polda Metro Jaya.
“Tim kita sedang bersiap dan berencana menyampaikan surat pemberitahuan aksi untuk Raja di Polda Metro Jaya,” ujarnya pada Minggu (4/5/2025).
Aksi tersebut, lanjutnya, digelar untuk menyuarakan dugaan kuat adanya penyimpangan anggaran dalam pelaksanaan proyek perbaikan jalan secara swakelola yang dikerjakan oleh sejumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR PKPP) Provinsi Riau.
Menurutnya, anggaran yang dikucurkan untuk setiap UPT mencapai miliaran rupiah setiap tahunnya. Namun, pelaksanaan pekerjaan di lapangan dinilai tidak mencerminkan penggunaan dana sebesar itu.
“Anggaran di setiap UPT Dinas PUPR itu miliaran setiap tahun. Tapi kenyataannya, pekerjaan di lapangan tidak maksimal dan tidak sesuai dengan dana yang sudah disediakan. Masih banyak jalan yang rusak dan berlubang di berbagai wilayah,” katanya.
Ia juga menambahkan, berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan tim LSM BERANTAS, ditemukan indikasi manipulasi penggunaan material dalam proyek-proyek yang diduga dilakukan beberapa UPT di PUPR PKPP Riau itu. Material yang digunakan diduga tidak sesuai dengan spesifikasi standar jalan nasional.
“Kita mencurigai bahwa ada manipulasi material. Material yang digunakan tidak sesuai dengan spek. Ini tentu sangat merugikan masyarakat dan negara,” tegasnya.
Semua temuan tersebut, lanjutnya, telah dirangkum dalam berkas tuntutan yang akan diserahkan kepada instansi terkait saat aksi dilakukan. Berkas itu berisi data, bukti foto, laporan investigasi lapangan, serta kajian teknis terhadap dugaan penyimpangan yang terjadi.
“Intinya, semua hasil investigasi dan dugaan kita sudah kita lampirkan dalam berkas tuntutan. Nanti akan kita serahkan dan kita paparkan dalam demonstrasi,” ungkapnya.
LSM BERANTAS menyatakan bahwa aksi ini adalah bentuk keprihatinan terhadap maraknya proyek pemerintah yang tidak tepat sasaran, serta sebagai upaya menuntut akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran negara. Mereka berharap KPK, Kejagung, dan BPK RI dapat merespons tuntutan tersebut dengan segera melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap proyek-proyek yang dimaksud.
Hingga berita ini diturunkan, DPP LSM BERANTAS belum mengumumkan tanggal pasti pelaksanaan aksi, namun dipastikan akan dilakukan dalam waktu dekat setelah seluruh izin aksi diterbitkan. (Tim)
Leave a Reply