Intervensi Politik Diduga Masuk di Kominfo Pekanbaru, Pembayaran Media Ditahan: Siapa Oknum DPRD di Baliknya?

PEKANBARU | SILETperistiwa.com – Keanehan kembali terjadi di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. Kebijakan yang dianggap tak masuk akal kembali mencatatkan babak baru dugaan intervensi dalam tubuh birokrasi.

Kamis (4/12/2025), saat Media ini (Siletperistiwa_red) mendatangi Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Pekanbaru terkait SPJ publikasi media, Kabid Kominfo, Candra, justru menyampaikan kabar yang tidak lazim. Ia mengaku bahwa pencairan dana untuk Siletperistiwa akan ditunda karena perintah seorang oknum Anggota DPRD Pekanbaru berinisial T.AW.

“Bagini, sesuai perintah T.AW, media ini nanti ditunda pembayaran. Silakan jumpai dia, dan selesaikan masalah,” ujar Candra kepada Siletperistiwa.

Pernyataan tersebut langsung memicu tanda tanya besar. Sebab, media ini tidak memiliki persoalan apa pun dengan anggota dewan tersebut. Jika tidak ada masalah, mengapa harus menemui orang yang tidak memiliki hubungan kerja langsung.

Lebih jauh, Siletperistiwa mempertanyakan apa kapasitas oknum anggota DPRD dalam urusan internal Kominfo, apalagi terkait pencairan dana publikasi media.

Namun, Candra justru memberikan jawaban samar.

“Saya tidak tahu apa masalahnya. Saya hanya mengikuti arahan saja. Gampang itu, jumpai saja dia dan selesaikan,” ucapnya lagi.

Situasi ini dianggap semakin tidak wajar sejak kepemimpinan Wali Kota yang sekarang. Untuk pertama kalinya, Kominfo Pekanbaru berada dalam kondisi yang disebut sebagai dugaan intervensi eksternal.

Pertanyaan besar pun muncul,
Apakah Dinas Kominfo kini berada di bawah kendali kekuatan politik tertentu?. Siapa sebenarnya yang berkuasa di balik kebijakan anggaran Kominfo?

Dihari yang sama, Media Siletperistiwa mencoba melakukan konfirmasi kepada Oknum Anggota DPRD Pekanbaru, inisial T.AW. Tetapi hingga berita ini diterbitkan, tidak ada balasan dari yang bersangkutan.

Hingga berita ini diterbitkan, Redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi kepada Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, untuk meminta penjelasan terkait kapasitas oknum anggota dewan tersebut dalam urusan di Kominfo.

Penulis : Redaksi.