MERANTI – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti bersama Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Wilayah Sumatera Bagian Utara serta Kontraktor Kontrak Kerja Sama menggelar silaturahmi dan koordinasi pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2026, Kamis (29/1/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kepulauan Meranti tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar. Hadir dalam kegiatan tersebut Asisten II Pemerintah Provinsi Riau Helmi D, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau, Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, para asisten dan staf ahli, pimpinan organisasi perangkat daerah terkait, Kepala Kantor Pertanahan Kepulauan Meranti, serta perwakilan perusahaan minyak dan gas bumi.
Bupati Kepulauan Meranti, H. Asmar, menegaskan bahwa koordinasi ini penting untuk memastikan kegiatan pengelolaan minyak dan gas bumi berjalan seiring dengan kepentingan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
“Pemerintah daerah sangat mendukung kegiatan pengelolaan minyak dan gas bumi. Namun, yang terpenting adalah bagaimana keberadaan industri ini benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat Kepulauan Meranti,” tegas Asmar.
Dalam pertemuan tersebut, PT Imbang Tata Alam selaku operator Wilayah Kerja Selat Malaka memaparkan capaian produksi minyak dan gas bumi tahun 2025. Produksi minyak tercatat rata-rata 4.655 barel per hari, masih di bawah target sekitar 6.000 barel per hari. Sementara produksi gas berada pada kisaran 2,3 juta kaki kubik per hari, dengan penyaluran gas ke pembangkit listrik melampaui target yang ditetapkan.
Perwakilan PT Imbang Tata Alam menjelaskan bahwa kendala utama peningkatan produksi saat ini adalah permasalahan teknis berupa masuknya pasir ke dalam sumur yang menyebabkan terganggunya aliran minyak saat pemompaan.
“Kendala kepasiran ini membuat lubang alir tertutup sehingga produksi belum maksimal. Meski begitu, cadangan minyak dan gas bumi di wilayah ini masih cukup baik dan terus kami optimalkan,” jelas perwakilan perusahaan.
Meski menghadapi kendala teknis, hasil uji sumur eksplorasi di wilayah TB Barat Laut menunjukkan prospek yang menjanjikan dengan potensi produksi mencapai 190 hingga 200 barel per hari. Sumur tersebut direncanakan akan dikembangkan menjadi tiga hingga lima sumur lanjutan.
Untuk tahun 2026, PT Imbang Tata Alam merencanakan pengeboran beberapa sumur eksplorasi baru, antara lain CN-2, CN-3, MSWK, dan WK-1, serta pengembangan lima sumur di lapangan TB. Target produksi minyak ditetapkan meningkat menjadi 5.800 barel per hari.
Selain membahas aspek produksi, pertemuan tersebut juga menyoroti program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di wilayah terdekat kegiatan operasi, khususnya Kecamatan Merbau dan Tebing Tinggi Barat.
Koordinator program pemberdayaan masyarakat PT Imbang Tata Alam, Arip Hidayatulloh, menyampaikan bahwa perusahaan berkomitmen untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui berbagai program berbasis potensi lokal.
“Program yang kami jalankan diarahkan untuk mendorong kemandirian masyarakat, mulai dari bidang pendidikan, ekonomi, hingga pengelolaan lingkungan. Tujuannya agar masyarakat dapat merasakan manfaat jangka panjang,” ujar Arip.
Salah satu program unggulan adalah pengembangan objek wisata Telaga Air Merah yang saat ini telah berkontribusi terhadap pendapatan asli desa sebesar Rp77 juta, dengan jumlah kunjungan mencapai 1.800 orang per hari pada waktu tertentu.
Selain itu, perusahaan juga membina Koperasi Jasa Usaha Mandiri Syariah yang kini berkembang dengan total aset mencapai Rp5 miliar. Program lainnya meliputi pelatihan keterampilan digital, pengembangan produk mangrove ramah lingkungan, penguatan usaha mikro berbasis sagu, pembangunan jalan penunjang wisata secara swakelola, serta pemberian beasiswa pendidikan.
Asisten II Pemerintah Provinsi Riau, Helmi D, menilai bahwa pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat tersebut sudah berjalan sejalan dengan kebutuhan daerah pesisir seperti Kepulauan Meranti.
“Yang paling penting adalah bagaimana kegiatan minyak dan gas bumi ini memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat harus menjadi prioritas dan dilaksanakan secara berkelanjutan,” ujar Helmi.
Melalui pertemuan ini, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti berharap sinergi antara pemerintah daerah, SKK Migas, dan perusahaan minyak dan gas bumi semakin kuat, baik dalam mendukung peningkatan produksi nasional maupun dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Bupati Kepulauan Meranti kembali menegaskan bahwa kolaborasi yang baik antara pemerintah dan perusahaan harus terus dijaga demi pembangunan daerah yang berkelanjutan.
“Kami ingin pengelolaan energi di Kepulauan Meranti tidak hanya berbicara soal produksi, tetapi juga tentang kesejahteraan dan masa depan masyarakat,” pungkas Asmar.
Leave a Reply