BUKITTINGGI, Siletperistiwa.com – Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman apresiasi dukungan stakeholder untuk mewujudkan penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat. Sabtu (22/10/22).
Pasalnya di Kota Bukittinggi, masih terdapat rumah sebagai tempat tinggal warga yang dikategorikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), sehingga upaya meningkat menjadi Rumah Layak Huni (RLH), bahkan angkanya mencapai 30 ribuan unit.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Bukittinggi Rahmat AE. mengatakan, program bedah rumah menjadi langkah menyikapi Rumah Tidak Layak Huni (RLTH) tersebut.
Pemko Bukittinggi, berupaya meningkatkan rumah TLTH itu dengan dana yang bersumber dari provinsi, sejauh ini pemanfaatan dana Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) anggota legislatif mampu menjawab persoalan itu.
“Program bedah rumah ini memang urusan wajib juga di Dinas Perkim Kota Bukittinggi. Jadi terima kasih kepada anggota DPRD yang telah mendukung program ini dengan mengalokasikan dana pokirnya untuk peningkatan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Kami menemukan 30 ribu RLTH di Kota Bukittinggi. Program bedah rumah ini kita tata berkelanjutan seiring dari provinsi, kami harapkan dari alokasi dana pokir anggota dewan,” ujarnya.
Dikatakan, pada Rabu (19/10/2022) pihaknya membenarkan sudah ada peninjauan lapangan terhadap realisasi program bedah rumah dengan 12 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menjadi Rumah Layak Huni (RLH). Belasan rumah itu disikapi oleh anggota DPRD Kota Bukittinggi Beny Yusrial dengan memanfaatkan dana Pokirnya senilai Rp 435 juta.
“Memang betul, kita sudah meninjau realisasi dari pekerjaan kegiatan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menjadi Rumah Layak Huni (RLH). Memang untuk tahun sekarang ada sebanyak 12 unit yang kita bedah melalui dana alokasi pokir dari bapak Ketua DPRD Kota Bukittinggi Pak Beny Yusrial, totalnya 435 juta,”ucapnya
Anggaran ini diberikan kepada penerima mengacu pada sejumlah indikator dan hasil verifikasi sehingga besaran yang diterima warga jumlah bervariasi.
“Anggaran yang diberikan ke masing –masing warga sebagai penerima itu bervariasi, berdasarkan hasil verifikasi, ada yang kita laksanakan melalui peningkatan kualitas kah namanya, ada juga dengan pembangunan baru. Alhamdulillah itu sudah selesai dilaksanakan. Ada kriteria seperti rumah itu terkendala pencahayaan, sirkulasi udara, keamanan struktur bangunan, sanitasi juga. Kita pantau di lapangan itu sudah memenuhi syarat,” katanya
Kepala Dinas Perkim Kota Bukittinggi Rahmat AE menyebutkan, dana yang diberikan pada warga itu bersifat stimulan sehingga tidak menjadikan bangunan dapat diselesaikan 100 persen. Tentu, dengan program bedah rumah ini muncul dan terbukti swadaya masyarakat, bagaimana tingkat kepedulian warga sekitar bersama pemilik rumah untuk mewujudkan infrastruktur yang representatif.
“Kegiatan bedah rumah ini sifatnya stimulan.kami memberdayakan masyarakat untuk bisa membangun rumah yang layak huni, demi keamanan dan kenyamanan mereka tinggal. Jadi, memang dana yang diberikan tidak bisa membuat bangunan dapat selesai 100 persen, kita mengharapkan masyarakat dapat melanjutkan dengan swadaya. Kepedulian masyarakat sekitar yang kita harapkan,” sebutnya. (Man)
Leave a Reply